1. Ruang Rapat Banggar
Keempat orang anggota DPR itu mengusulkan penggunaan fasilitas di luar standar kepada Sekretariat Jenderal DPR. Fasilitas di luar standar itu mencakup furnitur atau mebel, Teknologi Informasi, pencahayaan (lighting), dan tata suara (sound system).
Untuk itu, BK akan memanggil keempat anggota DPR pengusul fasilitas serba ‘wah’ tersebut. “Sekarang kami telusuri, kami tangani, dan akan kami selidiki masalah kepatutan ini. Ada pengusulnya 4 orang, jadi pengusulnya kami panggil,” kata Ketua BK, M Prakosa, tanpa mau membeberkan nama keempat angggota DPR terkait.
“Sekjen DPR tadi menyampaikan nama-nama pengusulnya, tapi tidak bisa saya sampaikan. Kami ingin mendengar keterangan para pengusul dulu,” kata Prakosa. Ia menyatakan, keempat anggota DPR yang mengusulkan fasilitas di luar standar itu terindikasi melakukan perbuatan di luar kepatutan etika anggota DPR.
Sebelumnya, terang Prakosa, berdasarkan keterangan Sekjen DPR dalam rapat dengan BK pagi ini, anggaran renovasi ruang Banggar sebenarnya tidak lebih dari Rp2,7 miliar. “Kami bertanya kepada Sekjen secara panjang lebar. Kami simpulkan, ada sesuatu yang di luar kepatutan,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Januari 2011.
Kalau melihat anggaran, terang politisi PDIP itu, ruangan dengan standar dari pemerintah tidak lebih dari 2,7miliar. Namun Sekjen DPR menjelaskan dalam rapat, anggaran melonjak karena ada usulan penggunaan fasilitas di luar standar dalam proyek renovasi ruang Banggar.
“Kami tanyakan soal ruang Banggar. Usulannya dari mana, kenapa anggarannya besar. Disampaikan alasannya. Jawaban yang diberikan, karena ada yang mengusulkan,” ucap Prakosa. Ia menambahkan, BK belum bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada keempat pengusul itu, apabila nantinya terbukti memang melanggar etika
2. WC Ekslusif DPR
daripada menghabiskan dana ber milyar - milyar lebih baik anggaran itu digunakan untuk mensukseskan pendidikan nasional serta kesehatan berjuta - juta penduduk indonesia, karena 2 faktor penting yang dibutuhkan manusia yaitu pendidikan dan kesehatan
Badan Kehormatan DPR mengungkapkan, anggaran proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR awalnya tidak mencapai Rp20 miliar, melainkan hanya Rp2,7 miliar sesuai standar pemerintah. Namun anggaran membengkak karena permintaan dari 4 orang anggota DPR.
Keempat orang anggota DPR itu mengusulkan penggunaan fasilitas di luar standar kepada Sekretariat Jenderal DPR. Fasilitas di luar standar itu mencakup furnitur atau mebel, Teknologi Informasi, pencahayaan (lighting), dan tata suara (sound system).
Untuk itu, BK akan memanggil keempat anggota DPR pengusul fasilitas serba ‘wah’ tersebut. “Sekarang kami telusuri, kami tangani, dan akan kami selidiki masalah kepatutan ini. Ada pengusulnya 4 orang, jadi pengusulnya kami panggil,” kata Ketua BK, M Prakosa, tanpa mau membeberkan nama keempat angggota DPR terkait.
“Sekjen DPR tadi menyampaikan nama-nama pengusulnya, tapi tidak bisa saya sampaikan. Kami ingin mendengar keterangan para pengusul dulu,” kata Prakosa. Ia menyatakan, keempat anggota DPR yang mengusulkan fasilitas di luar standar itu terindikasi melakukan perbuatan di luar kepatutan etika anggota DPR.
Sebelumnya, terang Prakosa, berdasarkan keterangan Sekjen DPR dalam rapat dengan BK pagi ini, anggaran renovasi ruang Banggar sebenarnya tidak lebih dari Rp2,7 miliar. “Kami bertanya kepada Sekjen secara panjang lebar. Kami simpulkan, ada sesuatu yang di luar kepatutan,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Januari 2011.
Kalau melihat anggaran, terang politisi PDIP itu, ruangan dengan standar dari pemerintah tidak lebih dari 2,7miliar. Namun Sekjen DPR menjelaskan dalam rapat, anggaran melonjak karena ada usulan penggunaan fasilitas di luar standar dalam proyek renovasi ruang Banggar.
“Kami tanyakan soal ruang Banggar. Usulannya dari mana, kenapa anggarannya besar. Disampaikan alasannya. Jawaban yang diberikan, karena ada yang mengusulkan,” ucap Prakosa. Ia menambahkan, BK belum bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada keempat pengusul itu, apabila nantinya terbukti memang melanggar etika
2. WC Ekslusif DPR
Renovasi toilet di DPR RI senilai kurang lebih Rp 2 miliar dianggap wajar, karena kondisi toilet yang ada sudah sangat kumuh dan bahkan dianggap kurang dengan jumlah yang ada sekarang ini.
Hal tersebut disampaikan anggota DPR dari PKS Nurhasan Zaidi ketika melakukan reses di Majalengka, Kamis (5/1).
Saat ini, menurut dia, gedung DPR sudah sangat overload sedangkan toilet yang ada sudah sangat kumuh dan terbatas sehingga seringkali anggota dewan antre di toilet yang sudah kumuh tersebut.
“Kata ahli bangunan jika membangun itu biaya tertinggi berada di toilet dan dapur, karena belanja untuk di toilet ini harus bagus, makanya biayanya mahal,” ungkap Nurhasan.
Namun demikian Nurhasan menyebutkan dirinya tidak mengetahui persis berapa sebenarnya biaya untuk merenovasi setiap kloset tersebut, karena anggaran tersebut diurus oleh rumah tangga dewan. Hanya dia menyebutkan anggaran yang ada sangat wajar karena pembaikan toilet memang butuh biaya yang lebih besar. Selain itu toilet merupakan kebutuhan pokok bukan kebutuhan skunder. Setiap orang di saat ingin buang air kecil atau besar tidak bisa ditunda namun saat itu juga harus, makanya itu disebut kebutuhan pokok.
“Biaya membangun toilet dengan kamar tidur saja akan lebih mahal membangun toilet. Untuk ukuran merek sedang saja biayanya lumayan. Dan dewan yang banyak dikunjungi oleh banyak orang dan disebut rumah rakyat tentunya toiletnya harus bagus,” kata Nurhasan
3. kalender?
Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR, Djaka Dwi Winarko, membenarkan pagu anggaran 2011 sebesar Rp 1,3 miliar yang digunakan untuk pembuatan kalender. Namun, setelah dilakukan proses pelelangan sejak Oktober 2011 secara terbuka, realisasinya sebesar Rp 397.465.750.
‘’Itu digunakan untuk pembuatan kalender dinding sejumlah 15.900 eksemplar dan kalender meja sejumlah 1.700 eksemplar,’’ katanya melalui surat elektronik, Selasa (17/1).
Pihak yang mendaftar untuk ikut dalam proyek ini sejumlah 22 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 perusahaan memasukan penawaran yang kemudian diciutkan menjadi tiga perusahaan yang dinilai memenuhi syarat administrasi dan teknis.
Pihak yang mendaftar untuk ikut dalam proyek ini sejumlah 22 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 perusahaan memasukan penawaran yang kemudian diciutkan menjadi tiga perusahaan yang dinilai memenuhi syarat administrasi dan teknis.
Tiga perusahaan itu adalah CV Amrin Setia, PT Warna Saparasi Indah Grafika, dan CV Makmur. Tender kemudian dimenangkan CV Amrin Setia yang memberikan nilai penawaran terendah.
Djaka menjelaskan kalender itu dipasang di seluruh ruang kerja di gedung DPR. selain itu, kalender juga disampaikan ke anggota DPR, karyawan, pasangan kerja (counterpart) DPR, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi di Indonesia.
Djaka menjelaskan kalender itu dipasang di seluruh ruang kerja di gedung DPR. selain itu, kalender juga disampaikan ke anggota DPR, karyawan, pasangan kerja (counterpart) DPR, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi di Indonesia.
Anggaran tersebut pun tidak berada di Setjen DPR, melainkan di kantor perbendaharaan negara (KPN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. ‘’Rekanan yang mengerjakan kalender tersebut selanjutnya mengajukan penagihan ke KPN. Jadi sekali lagi, uang tersebut adanya di KPN, bukan di Setjen DPR-RI,’’ ungkap dia.
daripada menghabiskan dana ber milyar - milyar lebih baik anggaran itu digunakan untuk mensukseskan pendidikan nasional serta kesehatan berjuta - juta penduduk indonesia, karena 2 faktor penting yang dibutuhkan manusia yaitu pendidikan dan kesehatan
http://www.pikiran-rakyat.com/node/172030
Tidak ada komentar:
Posting Komentar